Abi jaman kurnia sh. Sebutkan 5 contoh perda provinsi dan kabupatenkota.
Nanik R Cc Contoh Perda Syariah Yang Ditentang Oleh Psi
Contoh peraturan daerah kabupaten kota. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupatenkota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan sebagai berikut. Peraturan daerah provinsi jawa barat no 2 tahun 2006. Peraturan daerah kabupatenkota adapun definisi peraturan daerah kota dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 8 uu 122011 yaitu. Peraturan daerah kabupatenkota tidak subordinat terhadap peraturan daerah provinsi. 5 perda provinsi jawa barat. Academiaedu is a platform for academics to share research papers.
Peraturan daerah kabupatenkota dibentuk oleh dprd kabupatenkota dengan persetujuan bersama bupatiwalikota. Perda provinsi dan kabupatenkota pertanyaan. Bantuan keuangan kepada partai politik. Peraturan daerah kabupatenkota adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenkota dengan persetujuan bersama bupatiwalikota. Dalam ketentuan undang undang nomor 32 tahun 2004 diperbarui menjadi uu no12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah uu pemda peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah propinsikabupatenkota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah 6. 12911843 kepala daerah yang pernah berlaku di indonesia yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden bupatiwalikota oleh menteri dalam negeri dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh.
32 tahun 2004 dan 23 tahun 2014 aturan turunan dari kedua uu tersebut yang terkait dengan pengawasan perda. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah perda memiliki muatan materi sebagai berikut. Sebutkan 5 contoh peraturan daerah kabupatenkota. Peraturan daerah kabupatenkota adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenkota dengan persetujuan bersama bupatiwalikota. Tentang pengelolaan kawasan lindung peraturan daerah provinsi jawa barat no 3 tahun 2006. Pengawasan peraturan daerah provinsi dan kabupatenkota.
32 tahun 2004 pemerintahan daerah peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsikabupatenkota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah. 4 poin a. Bagaimana pengawasan peraturan daerah dan putusan kepala daerah berdasarkan uu no.